Author Archives: DP3AP2KBKAB_siak

  • 0

Data Penduduk Anak Anak

Media untuk bagian data penduduk anak-anak


  • 0

Agenda

Category : Agenda

Media untuk bagian agenda.


  • 0

MENDIKBUD: PEMBENTUKAN KARAKTER HARUS MENJADI PRIORITAS

Category : Berita

...

Hardiknas 2017: Percepat Pendidikan yang Merata dan Berkualitas 

Mendikbud: Pembentukan Karakter Harus Menjadi Prioritas       

Jakarta, Kemendikbud – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2017 mengambil tema “Percepat Pendidikan yang Merata dan Berkualitas”. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengajak semua pihak untuk melakukan reformasi pendidikan nasional, dalam tataran konseptual maupun manajerial, demi terwujudnya pembangunan pendidikan yang dapat mengantar bangsa dan negara pada kejayaan di masa depan.

“Dalam tataran konseptual, sekarang sedang diupayakan agar karakter menjadi fondasi dan ruh pendidikan nasional. Pembentukan karakter harus menjadi prioritas pada jenjang pendidikan dasar,” disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam sambutan upacara bendera peringatan Hardiknas di kantor Kemendikbud, Jakarta, Selasa (2-5-2017)

Karakter yang kuat, menurut Mendikbud, akan menjadi fondasi yang kokoh bagi peserta didik masa kini. Kemudian disempurnakan dengan penguasaan berbagai keterampilan hidup, vokasi dan profesi abad 21. Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dan Gerakan Literasi Nasional (GLN) diharapkan menjadi pintu masuk bergulirnya reformasi pendidikan, baik di lingkungan pusat, maupun di lingkungan pemerintah daerah, satuan pendidikan, bahkan di lingkungan masyarakat dan keluarga.

Saat ini, Kemendikbud terus mengupayakan penyelarasan, penyatuan, dan pembauran bidang kebudayaan dengan pendidikan. Begitu juga dengan pemanfaatan berbagai sumber-sumber belajar di kelas, lingkungan sekolah, maupun yang ada di luar sekolah. Hal tersebut ditempuh untuk menghadirkan proses pembelajaran yang terbuka, luwes dan memberikan keleluasaan bagi para pelakunya.

Menjelang Hardiknas tahun 2017, pada 27 April yang lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan juga Undang-Undang Sistem Perbukuan. Kedua produk legislasi tersebut diharapkan mendukung reformasi pendidikan nasional yang digulirkan pemerintah.

Mendikbud menyampaikan bahwa kebudayaan telah menjadi akar dari pendidikan. Oleh karenanya, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan menjadi acuan dalam upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan agar budaya Indonesia dapat tumbuh tangguh menghadapi arus perubahan.

Adapun Undang-Undang Sistem Perbukuan memiliki peran strategis bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan daya literasi masyarakat, khususnya peserta didik. Diharapkan, dengan sistem perbukuan yang baik akan dapat ditumbuhkembangkan budaya literasi yang semakin baik. “Pemenuhan pemilikan budaya literasi ini dapat didorong dan dikembangkan melalui ketersediaan buku yang bermutu, murah atau terjangkau, dan merata,” jelas Mendikbud.

Penguatan Pendidikan Karakter

Penguatan Pendidikan Karakter di tahun 2017 ini akan menyasar setidaknya 1500 sekolah di seluruh Indonesia. Diharapkan sekolah di jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) tersebut dapat menjadi percontohan penerapan praktik baik PPK bagi sekitarnya.

Lima nilai utama karakter yang menjadi prioritas pada PPK, terkait erat dengan berbagai program prioritas Kemendikbud di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dicontohkan Mendikbud, rencana penguatan peran guru dan kepala sekolah yang saat ini disiapkan Kemendikbud mendorong revitalisasi peran dan fungsi kepala sekolah sebagai manajer dan guru sebagai inspirator PPK.

Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain.

Adapun nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita. Sedangkan nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan/pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan.

Dan nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral.

Dengan terjadinya pembelajaran berbasis penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah dan di luar sekolah diharapkan dapat menghadirkan generasi muda yang berdaya saing dan memiliki karakter positif. “Nilai utama karakter PPK tidak hanya menyasar para siswa, tetapi juga pada pendidik, dan orang tua sebagai pendidik utama dan pertama,” jelas Mendikbud.

Revitalisasi SMK dan Sasaran Prioritas Nasional

Selain Penguatan Pendidikan Karakter dan Gerakan Literasi Nasional, di tahun 2017 Kemendikbud melakukan revitalisasi pendidikan menengah kejuruan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia. Menurut Presiden, peningkatan produktivitas generasi muda menjadi hal strategis yang perlu dikelola dengan baik agar Indonesia mampu memenangkan persaingan antarnegara di era pasar bebas.

Perbaikan kurikulum dan metode pembelajaran agar lebih sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri, serta peningkatan kualitas pendidik melalui program magang dan sertifikasi keahlian ganda menjadi target revitalisasi SMK. Selain itu, untuk memudahkan proses sertifikasi kompetensi kepada para lulusan SMK ditempuh dengan program penetapan satuan pendidikan sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSP) Pihak Pertama. Tak kurang dari 1650 SMK di seluruh Indonesia menjadi target program penguatan kelembagaan tersebut.

Peningkatan akses pada layanan pendidikan ditempuh dengan perbaikan sistem distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sejak 2015, Program Indonesia Pintar (PIP) telah membantu lebih dari 19 juta anak dari keluarga tidak mampu di seluruh Indonesia dapat terus bersekolah. Selain membantu meringankan beban personal peserta didik, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi wujud komitmen pemerintah dalam upaya penuntasan wajib belajar. Kemendikbud juga terus melaksanakan beragam kebijakan afirmasi seperti perbaikan dan penyediaan sarana fisik ruang belajar dan gedung sekolah, khususnya yang mengalami kerusakan berat ataupun yang berada di daerah terdepan, terluar dan tertinggal.

Sinergi antara pelaku pendidikan dan kebudayaan menjadi kunci utama suksesnya pembangunan pendidikan nasional. Diungkapkan Mendikbud, reformasi pendidikan merupakan proses panjang dan perlu dilaksanakan secara sistematis, bertahap serta memerlukan partisipasi konstruktif. Penguatan peran dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan dilakukan melalui revitalisasi Komite Sekolah.

Refleksi Ajaran Bapak Pendidikan Nasional

Pada momen Hardiknas, Mendikbud mengajak segenap insan pendidikan melakukan refleksi dan penghayatan kembali atas gagasan pemikiran dan prinsip-prinsip bapak pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara. Disebutkannya, hal tersebut menjadi dasar acuan visi dan misi Presiden Joko Widodo di bidang pendidikan.

Dalam hal terkait kepemimpinan pendidikan, Mendikbud berpesan agar sosok pemimpin pendidikan tidak lupa untuk menerapkan konsep “Laku Telu”, atau tiga peran yang dianjurkan Ki Hajar Dewantara secara utuh. Dalam bahasa Jawa, “Ing ngarso sung tuladha, ing madya mangun karso, tut wuri handayani” yang artinya apabila di depan memberi teladan, apabila di tengah memberi ilham atau inspirasi, dan apabila di belakang memberi dorongan.

“Ketiga peran tersebut perlu dilaksanakan secara seksama, baik bergantian maupun serempak dalam tampilan sosok pemimpin pendidikan yang utuh,” pesannya kepada para pendidik.

Selamat Hari Pendidikan Nasional! Mari kita gerakkan reformasi pendidikan, wujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas.





**Disiapkan Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dan Tim Komunikasi Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika

“Read More”

  • 0

MENTERI PPPA MENGECAM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Category : Berita

...

 KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

KONFRENSI PERS

Menteri PPPA Mengecam Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Siaran Pers Nomor: B- 001/Set/Rokum/MP 01/01/2017

Sorong, Papua Barat (14/01), Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meninjau perkembangan kasus pemerkosaan balita berinisial KM, usia 4 tahun, oleh R usia dewasa, L dan N usia anak yang saat ini sudah dalam penanganan kepolisian. Pada peninjauan ini Menteri PPPA bertemu dengan pelaku. Beliau juga mengunjungi keluarga korban untuk memberikan dukungan moril.

            Kekerasan seksual terhadap anak masih kerap terjadi meskipun pemerintah telah mengupayakan berbagai macam cara untuk mencegah hal ini terjadi. Tindakan prefentif seperti penghimbauan yang selalu disampaikan untuk memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan pengawasan terhadap anak, pencanangan Kota Layak Anak, sosialisasi Three Ends, penguatan satgas PPPA (Satuan Tugas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan program prioritas lainnya hingga penguatan dari sisi hukum.

Perpu Kebiri sudah diupayakan Kementerian PP dan PA untuk  menjadi Undang- Undang yaitu dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Secepatnya juga akan melakukan pendekatan lain yakni edukasi dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat tentang adanya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tersebut yang mengancam bagi siapa saja yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dengan memberikan  hukuman lebih berat lagi dengan maksud menimbulkan efek jera di masyarakat agar tidak melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak . Sosialisasi ini juga akan dilakukan kepada aparat penegak hukum agar UU Nomor 17 tahun 2016  tersebut dapat ditegakkan bila terjadi kekerasan seksual terhadap anak.

Kasus pembunuhan dan pemerkosaan sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang luar, namun terkadang juga melibatkan orang terdekat, hal ini mungkin terjadi  karena korban dekat dengan pelaku dan mempercayakan pelaku, yang terkadang kepercayaan yang diberikan itu dimanfaatkan pelaku untuk melakukan tindakan perkosaan dan untuk menutupi perbuatannya terkadang melakukan pembunuhan terhadap korban.  “Oleh karena itu saya mengingatkan kembali kepada orang tua dan seluruh masyarakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak kita. Jangan pernah percayakan anak kita kepada orang lain atau bermain tanpa pengawasan dari keluarga.” Ujar Yohana.

Mengenai kasus pemerkosaan di Sorong dapat kami sampaikan bahwa pelaku dapat dikenakan: pasal 81 ayat (5) UU Nomor 17 tahun 2016 dengan sangsi dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Pasal 81 ayat (6) pelaku dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Pasal 81 ayat (7) pelaku dikenai tindakan  berupa kebiri kimi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik

Pemerintah akan terus berusaha untuk mencegah dan menindak tegas kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang merupakan aset bangsa ini, serta menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaraan dan kepedulian untuk bersama-sama menjaga keamanan perempuan dan anak karena ini merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.


  • 0

MEMPERKUAT PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK MELALUI PUSPAGA

Category : Berita

...


KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

MEMPERKUAT PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK MELALUI PUSPAGA

Siaran Pers Nomor: B-033/Set/Rokum/MP 01/04/2017

Sawahlunto, Sumatera Barat (20/4) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise meresmikan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam kunjungan kerjanya di Desa Santur, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, Kamis (20/4).

“Pengasuhan memegang peran yang sangat penting dalam sebuah keluarga dan akan menentukan baik buruknya karakter seorang anak kelak. Kegagalan keluarga dalam melaksanakan tanggung jawab pengasuhan disertai lemahnya program pemerintah dalam membantu/memberdayakan keluarga tersebut untuk mengasuh dan melindungi anak, dikhawatirkan akan menyebabkan anak berada dalam kondisi rentan dan beresiko mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Oleh karena itu, Kemen PPPA telah menyiapkan program unggulan PUSPAGA untuk mengatasi masalah ini,” ujar Menteri Yohana.

PUSPAGA sebagai tempat pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera yang dilakukan oleh tenaga profesional seperti tenaga konselor, baik psikolog atau sarjana profesi bidang psikologi, Bimbingan Konseling atau Pekerja Sosial yang telah memahami Konvensi Hak Anak, melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga yang bertanggung jawab terhadap anak dalam mengasuh dan melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran. Hal ini merupakan salah satu unsur prioritas dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

“PUSPAGA adalah bentuk layanan pencegahan di bawah koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai wujud kepedulian Negara dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan/pengasuhan, keterampilan menjadi orangtua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga. Pada 2016, Kemen PPPA telah menginisiasi PUSPAGA dengan jumlah mencapai 18, yaitu di 2 provinsi dan 16 kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota minimal memiliki 1 (satu) PUSPAGA. “Saya sangat berharap PUSPAGA di Kota Sawahlunto dapat segera dimanfaatkan oleh seluruh  masyarakat dan keluarga yang ingin mencari solusi bagi masalah keluarga sehingga selama 24 jam kehidupan anak setiap harinya dapat terjamin pengasuhannya,” tambah Menteri Yohana. Usai meresmikan PUSPAGA, Menteri Yohana mengunjungi Sekolah Ramah Anak SD 03 Lubang Panjang Sawahlunto, dilanjutkan dengan mengunjungi Puskesmas Ramah Anak Silungkang dan diakhiri dengan meninjau Kampung Perempuan Produktif di Pasa Kubang Tangah, Kota Sawahlunto.

                                        PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

                                                                                                                                       DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                                                             Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                                                          e-mail : publikasikpppa@gmail.com


  • 0

KPAI: Hardiknas Jadi Momentum Maksimalkan Perlindungan Anak

Category : Berita

JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan catatan positif di Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Selasa (2/5). Berbagai kasus pendidikan angkanya menurun dibanding tahun sebelumnya. Karena itu berbagai upaya  untuk memaksimalkan perlindungan anak harus digenjot.

“Deretan kasus kekerasan terhadap anak dewasa ini dari tahun ke tahun telah terjadi pergeseran,” tegas Wakil Ketua KPAI Susanto kepada JawaPos.com, Selasa (2/5).

Data KPAI tahun 2015 mencatat  kasus pendidikan menempati urutan ke-3 setelah kasus anak berhadapan dengan hukum dan kasus pengasuhan. Sedangkan tahun 2016, terjadi pergeseran cukup berarti. Kasus pornografi dan cyber menempati urutan ke-3 sementara kasus pendidikan menempati urutan ke-4.

“Jika dilihat dari bidang pendidikan tentu ada capaian positif. Hal ini sebagai hasil dari beragam ikhtiar advokasi, edukasi dan sosialisasi selama ini. Baik yang dilakukan KPAI, maupun penyelenggara negara dan  NGO,” jelas Susanto.

Susanto juga menyoroti pertumbuhan 1600 lebih sekolah yang menjadi rintisan sekolah ramah anak di Indonesia. Menurutnya hal ini tentu perlu diapresiasi.

“KPAI berharap, Hardiknas harus dijadikan momentum untuk memaksimalkan perlindungan anak di satuan pendidikan,” ungkapnya.

Sebab, kata dia, anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan, cyber, pornografi, narkotika bahkan radikalisme. “Siapapun tak boleh abai, apalagi menjadi pelaku,” tegasnya.

Sumber : www.kpai.go.id


  • 0

Jutaan Anak Dibayangi Polio dan Meningitis

Category : Berita

JAKARTA – Sebanyak 8,7 persen anak usia 12–24 bulan yang belum mendapat imunisasi dasar berpotensi terkena sejumlah penyakit, mulai dari polio hingga meningitis. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan, Mohammad Subuh, mengatakan angka 8,7 persen tersebut tidak dapat dianggap remeh. “Kondisi seperti ini sangat riskan, anak dapat terancam tidak terlindungi dari PD3I (penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi),” kata dia, di Jakarta, Selasa (25/4). Seperti diketahui, penyakit yang masuk dalam PD3I, yaitu polio, campak, hepatitis B, tetanus, pertusis (batuk rejan), difteri, rubella, pneumonia, dan meningitis.

PD3I itu sendiri dapat memengaruhi proses tumbuh kembang anak, dan dapat berdampak pada kualitas kesehatan di hari tua. “Karena itu, pentingnya orang tua untuk memberi imunisasi dasar kepada anak sejak dilahirkan hingga usia 2 tahun,” tegasnya. Ia menjelaskan, masih adanya anak yang tidak terimunisasi karena belum tuntasnya perdebatan haram dan halal atas penggunaan vaksin di tengah masyarakat. Kondisi itu yang membuat sebagian orang tua memilih tidak memberi vaksinasi pada anaknya.

Kepala Sub-Direktorat Imunisasi Direktorat Surveilans, Imunisasi dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan, Prima Yosephine, menambahkan selain masalah perdebatan haram dan halal, alasan lain yang menyebabkan orang tua tidak melakukan imunisasi pada anaknya adalah tidak menginginkan efek demam atau sakit pascaimunisasi, faktor budaya dan agama, serta ketidaktahuan terhadap kewajiban vaksin. Kementerian Kesehatan sendiri menargetkan pada 2017 ini ada kenaikan 5 persen pada kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap, dari sebelumnya 80,4 persen menjadi 85 persen.

“Sedangkan target pada anak usia 0–11 bulan yang dapat imunisasi dasar lengkap naik menjadi 92 persen dari 91,6 persen pada 2016,” tandasnya.

Pendekatan Agama

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asrorun Ni’am Sholeh, menilai kondisi tersebut harus segera ditangani secara serius, terutama kepada pemerintah agar lebih gencar lagi dalam melakukan terobosan dalam melakukan sosialisasi, termasuk dengan penjelasan yang menggunakan pendekatan agama.

“Karena pada sebagian masyarakat, omongan ulama tentang medis justru lebih didengar dibanding dokter. Karena imunisasi itu merupakan hak anak atas perlindungan kesehatan dirinya,” kata Asrorun. Selama ini, pendekatan tersebut sebenarnya telah dilakukan. Salah satunya dengan mengajak sejumlah ulama untuk datang ke pabrik vaksin guna meyakinkan bahwa vaksin tidak lagi berasal dari kultur babi. Diakuinya, untuk meyakinkan hal tersebut bukan perkara mudah. “Namun, biarkan para ulama melihat sendiri proses pembuatannya agar bisa menjelaskan ke masyarakat untuk tak ragu memberi vaksin pada anak-anaknya,” papar Asrorun.

Sumber : www.kpai.go.id


  • 0

Kegiatan DPPPAPPKB Kabupaten Siak 2017

Category : Kegiatan DPPPAPPKB

Media untuk bagian DPPPAPPKB 2017


  • 0

KPAI Apresiasi Masyarakat Pelapor Kasus Cyber Pornografi

Category : Berita

AKARTA – Komusi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi peran masyarakat yang berani melaporkan kasus Cyber Pornografi pada grup Facebook “Officil Loli Candy’s Group” sehingga dapat ditangani.

“Kami juga meminta Polda Metro Jaya untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan secara menyeluruh hingga ke akar-akarnya siapa saja anggota group dan korban-korbannya, serta jaringannya,” kata Ketua KPAI Asrorun Ni’am Sholeh dalam keterangan pers yang diterima MINA.

Selain itu, tambahnya, kami juga meminta aparat penegak hukum menerapkan pemberatan hukuman sebagaimana Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Perlindungan Anak pasal 81 mengingat korban kejahatan ini Iebih deri satu orang dan diduga ratusan hingga ribuan.

Pekan lalu, sebuah jaringan bernama Official Loli Candy’s 18+ dengan lebih 7.000 anggota di Facebook diungkap kepolisian karena membahas, mengoleksi ratusan foto dan video pornografi anak. Dari kasus ini polisi menangkap empat pengelola dan satu anggota grup rahasia tersebut.

Menurut pelapor, Risrona Talenta Simorangkir (29), mereka yang ada di dalam grup berbicara tentang bagaimana bisa mendekati dan mengajak anak supaya mau berhubungan seks dengan mereka, bagaimana supaya anak tidak mengadu pada orang tua, dan bagaimana supaya anak tidak pendarahan (sewaktu melakukan hubungan).

“Ada satu orang berbicara tentang sudah berapa banyak korbannya dan bagaimana dia melakukannya pada keponakan. Ngeri mbak,” katanya kepada wartawan BBC Indonesia, Christine Franciska.

Polisi mengatakan mereka menemukan 400 video dan 100 foto serta percaya jumlah itu bisa bertambah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan mereka juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan jaringan internasional.

Para anggota di dalam grup Facebook Candy tidak mengunggah foto dan video langsung dalam grup kata Risrona tapi menggunakan tautan yang harus diunduh terlebih dahulu.

Menurut Mindset Programing Hipnoterapi, Mutya Dewi, pedofil sendiri sebenarnya dapat disembuhkan dengan memprogram ulang mindset pelaku tersebut.

“Alhamdulillah bisa sembuh, tapi memerluka waktu yang cukup lama. Kalau berbicara masalah pedofil, ini akan berbicara masalah kepuasan dan kenikmatan, seperti halnya narkoba yang memiliki sifat nyandu. Paling cepat sekitar tiga bulang sampai setahun, tergantung apa penyebabnya,” ujarnya saat dihubungi Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Untuk latarnya belakangnya sendiri, tambahnya, biasanya pelaku ini memiliki trauma masa kecil, fantasi sex, kecenderungan film pornografi, dan lingkungan sekitar.

“Termasuk peran keluarga, ini bukan karena kurangnya perhatian, melainkan menyangkut pelepasan hasrat sex,” tandasnya.


  • 0

Membasmi Kelompok dan Jaringan Pedofil

Category : Berita

TERKUAKNYA kelompok dan jaringan internasional Official Loli Candi’s Grup membuka mata kita semua bahwa tindak kekerasan seksual terhadap anak terutama pedofilia tidak saja masih ada, tetapi justru semakin berkembang pesat. Indikasi yang paling nyata yaitu kini para pelaku kejahatan paedofilia (baca: pedofil) telah berani membentuk kelompok dan jaringannya sendiri. Kondisi ini berbeda dengan beberapa tahun ke belakang, di mana para pedofil lazimnya bergerak secara sendirisendiri. Hasil eksploitasinya terhadap anak pun hanya dipergunakan untuk kepentingannya sendiri. Misalnya saja, kasus Mario Manara yang mencabuli 9 anak di Buleleng, Bali (2001), kasus Grandfield Philip Robert yang juga mencabuli 9 anak usia SMP dan SMA di Singaraja, Bali (2008) hingga kasus Baekuni/ Babeh yang mencabuli dan membunuh sebagian korban di antaranya (2010).

Kini, hasil eksploitasi para pedofil terhadap anak bahkan malah dijadikan sebagai lahan bisnis baru. Caranya dengan mendokumentasikan proses maupun hasil tindak kejahatan seksual yang dilakukannya terhadap anak, baik dalam bentuk foto maupun video. Pada kasus Official Loli Candi’s Grup, konten-konten porno tersebut dikelola admin grup, dikirim dengan bayaran mencapai 15 dolar AS atau setara Rp 200.000 perklik.

Level Internasional

Yang tak kalah memprihatinkan, fakta bahwa jaringan yang dibentuk oleh kelompok pedofil di negara ini sudah merambah ke level internasional. Seperti diketahui, setidaknya ada 11 grup pedofil lain dari sejumlah negara yang terkoneksi langsung dengan grup pedofil Official Loli Candi’s Grup. Kulminasinya, tantangan penegak hukum untuk memberantas pedofilia sudah pasti menjadi semakin berat. Minimal bisa dilihat dari potensi jatuhnya korban yang sangat besar bila dibandingkan dengan pelaku pedofilia yang hanya bergerak secara individual.

Jamak disadari, keberadaan pedofil yang melancarkan aksi-aksinya secara individual saja mempunyai potensi yang sangat berbahaya bagi anak. Faktanya, sejumlah kasus pedofilia yang dilakukan orang perseorangan di negara ini rata-rata mempunyai korban belasan hingga puluhan anak. Tak jarang, sebagian di antara para korban pun harus kehilangan nyawa karena dibunuh oleh pedofil guna menghilangkan jejak tindak kejahatannya. Sehingga, apabila para pedofil dalam melancarkan aksi-aksinya kemudian terorganisir dalam sebuah kelompok dan jaringan, maka akan sangat mungkin jumlah korban tindak kejahatannya meningkat secara signifikan.

Yang paling dikhawatirkan dari semua hal di atas, tentu jika keberadaan kelompok dan jaringan pedofil tersebut sengaja dibuat tidak hanya dipergunakan sebagai lahan bisnis baru. Akan tetapi, dipergunakan pula sebagai alat untuk mencetak bibit-bibit pedofil baru. Mengutip pandangan Richard Von KrafftEbing dalam bukunya berjudul Psychopathia Sexualis, anak yang menjadi korban pedofilia mempunyai kecenderungan kuat untuk menjadi pedofil pula ketika dewasa. Hal senada diucapkan oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Ni’am Sholeh, menurutnya ada kemungkinan anak korban pedofilia bisa berbalik menjadi pelaku kejahatan tersebut di kemudian hari.

Virus

Jika demikian, kelompok dan jaringan pedofil dapat dikatakan bak virus yang dengan cepat mampu menularkan virus pedofilia ke setiap orang lainnya. Maka, sulit dibayangkan betapa sangat berbahayanya keberadaan pedofil yang terorganisir dalam sebuah kelompok dan jaringan tertentu. Maka terbongkarnya kelompok dan jaringan pedofil bertaraf internasional Official Loli Candi’s Grup mesti dijadikan momentum bagi segenap pihak, terutama penegak hukum untuk melakukan deteksi dini kemungkinan adanya kelompok dan jaringan pedofil lain. Jika sudah terdeteksi, maka tugas aparat penegak hukum selanjutnya ialah membasmi kelompok dan jaringan pedofil tersebut sampai ke akar-akarnya.

Kecuali dari perspektif pelaku, upaya membasmi kejahatan pedofilia penting pula dilakukan dari perspektif korban. Yaitu, dengan memberikan rehabilitasi yang memadai, meliputi rehabilitasi fisik dan rehabilitasi sosialpsikologis terhadap anak yang menjadi korban pedofil. Sehingga, rasa trauma anak cepat hilang dan anak bisa kembali hidup normal tanpa terjerumus menjadi pelaku pedofil di kemudian hari.